Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, mengatakan pemerintah sudah memetakan industri yang bisa memanfaatkan ekonomi digital sehingga mendapat nilai tambah dan daya saing lebih tinggi. Industri tersebut antara lain industri kimia, otomotif, dan tekstil. Industri lain juga bisa namun dampaknya tidak sebesar industriindustri tersebut. Sedangkan Menteri Keuangan, Sri Mulayani Indrawati, mengakui belum ada kebijakan yang mampu mengakomodasi pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi digital sangatlah pesat begitu juga dalam dunia website,perusahaan pasti memerlukan website untuk menunjang keberhasilan bisnis mereka dengan jasa pembuatan website jakarta barat akan memudahkan pengusaha dalam pembuatan website.Meskipun demikian, Kementerian Keuangan sendiri telah merespons pertumbuhan ekonomi digital dengan mengajukan paket insentif bagi perusahaan rintisan melalui pembiayaan dari modal ventura dengan pembebasan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh). Namun, hal yang lebih penting yaitu bagaimana pelaku usaha ekonomi digital bisa merespons arah kebijakan pemerintah.


Kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital juga perlu dibangun pemerintah karena baru 7,5 persen dari keseluruhan pengguna layanan internet yang memanfaatkan jaringan internet untuk transaski elektronik.Kepopuleran atau keberhasilan dari suatu bisnis bisa diukur dengan semenarik apa sebuah website yang dimiliki perusahaan tersebut,jasa pembuatan website jakarta barat bisa membantu para pembisnis dalam pembuatan website untuk perusahaannya. Pemerintah maupun perbankan harus secara aktif memberikan pemahaman akan kemudahan yang akan didapatkan oleh masyarakat dan keamanan yang terjamin sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi elektronik.

Tantangan yang tidak kalah penting dan harus dapat diantisipasi oleh pemerintah adalah menginternalisasi pendidikan berbasis TIK mulai dari pendidikan dasar sampai atas agar sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dalam menghadapi era ekonomi digital saat ini. Secara khusus, pemerintah dapat menyediakan fasilitas pendidikan lanjutan bagi calon pekerja atau bahkan pekerja untuk meningkatkan keterampilan TIK, tidak hanya melalui vokasi, melainkan sampai sertifikasi.